Loading...

Bayar Pajak atau Zakat ?

Alhamdulillah kini  Pajak  merupakan  pemeran utama dalam pembiayaan pembangunan nasional, karena 80% dari pembiayaan negara ditopang dari ...

Alhamdulillah kini  Pajak  merupakan  pemeran utama dalam pembiayaan pembangunan nasional, karena 80% dari pembiayaan negara ditopang dari sektor pajak. Ada rasa bangga menjadi bagian dari Direktorat Jenderal Pajak karena perjuangan kita menentukan keberlangsungan pembangunan di negara tempat kita tinggal. Sebelum era reformasi pembiayaan pembangunan masih mengandalkan ekspor minyak bumi, hasil bumi ( rempah-rempah), batu bara, dll. Saat ini sumber daya alam tersebut semakin menipis ditunjang dengan pengelolaan yang kurang bijak sehingga tidak lagi bisa menjadi penyokong utama penyelenggaraan negara. Pajak menjadi alternatif paling memungkinkan mengingat  pertumbuhan dan pelaku ekonomi  semakin berkembang di negara Indonesia ini.  
Fakta yang sering dilupakan adalah realita bahwa sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim, dimana membayar zakat menjadi salah satu ibadah yang sifatnya wajib bagi yang sudah mencapai nishab. Apakah ini tidak bisa dikategorikan  sebagai alternatif sumber lain untuk turut diberdayakan sebagai penyelenggaraan pembangunan ?

Satria Pajak VS Mujahid Zakat
Saya abdi negara, Satria Pajak,  tugas utama saya adalah mengumpulkan pajak dari para Wajib Pajak yang terdaftar,  mengedukasi Wajib Pajak untuk selalu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, menggali potensi yang masih tersembunyi dan mengawasi kepatuhan pelaksanaan kewajibannya. Saya bekerja berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan reward dan punishment yang sepadan. Target yang diperjuangkan lebih kepada  pembayaran non rutin, karena penerimaan dari sisi ini dicapai dengan mengeluarkan segenap kemampuan untuk jeli melihat, kreatif mencari celah dan menggali sedalam mungkin potensi pajak yang masih tersimpan pada Wajib Pajak. Di sinilah letak seni dan tantangannya,  effort para satria  pajak diuji dalam menghadapi berbagai karakter Wajib Pajak. 

Sisi lain, saya adalah anggota masyarakat dengan tanggung jawab sosial, relawan sebuah lembaga zakat, sebutan kerennya ‘Mujahid Zakat’. Tugas utamanya adalah mengumpulkan zakat, infak dan sedekah para Wajib Zakat  (muzaki) berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh lembaga dan turut membantu menyalurkan zakat melalui berbagai program yang telah dirancang oleh lembaga. Tidak ada reward maupun  punishment  dalam bentuk natura. Yang ada adalah rasa syukur ketika berhasil memenuhi target dengan harapan Allah SWT yang akan memberikan reward dalam wujud keberkahan dalam segala hal atas amalan yang telah saya lakukan. Punismentnya lebih kepada sanksi moral, malu bila tak berhasil menggenapkan capaian target, indikasi bahwa kurang berinteraksi dengan baik kepada masyarakat yang sadar dan mampu zakat. Karena membayar zakat melalui lembaga amil zakat adalah masalah kepercayaan, muzaki mempercayakan zakatnya kepada lembaga tersebut untuk disalurkan kepada yang berhak menerima. Di sinilah para mujahid zakat  mulai berperan. Mencari, mengenalkan, meyakinkan dan  menjalin atau menjaga hubungan baik dengan para muzaki.  Kepandaian berkomunikasi, kemampuan meyakinkan dan keluwesan dalam berinteraksi sangat menentukan para mujahid zakat dalam proses pengumpulan target zakat, mengingat bahwa banyak lembaga sejenis yang juga mempunyai visi misi yang sama.  Menjaga kepercayaan yang telah diamanahkan oleh para muzaki menjadi keniscayaan. 

Fenomena Lapangan
Karakter dan tipikal Wajib Pajak sangat beragam. Saya akan membatasi dengan pengalaman berinteraksi dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memang di beberapa wilayah tertentu menjadi penentu penerimaan negara. Masing-masing dengan karakter yang berbeda.  Belum ada penelitian resmi tentang karakter masing-masing Wajib Pajak tersebut, hanya berdasarkan kesimpulan umum yang penulis peroleh dari pengalaman sehari-hari. WNI asli Indonesia mau membayar pajak, namun kalau ada peluang untuk menghindar lebih suka menghindar dari  segala sesuatu yang berbau pajak, kalau pun suatu saat terbentur masalah pajak dan harus mempertanggungjawabkan sering berlindung pada ‘ketidaktahuan’. Karakter WNI  keturunan Cina biasanya lebih peduli untuk selalu membayar pajak dan ingin berkontribusi di dalamnya meskipun dengan nilai kecil, sisi lemahnya sering menyembunyikan omset yang sebenarnya, prinsipnya yang penting bayar pajak tapi tidak harus proporsional dengan penghasilan yang diterimanya, atau gampangnya model retribusi, nilai pajak  flat tetap sepanjang masa tidak dipengaruhi oleh besarnya penghasilan. Lain pula dengan WNI keturunan Arab, cenderung susah dan butuh ketelatenan ekstra untuk menarik pajak dari hasil usahanya. Jurus pamungkasnya adalah “dari pada bayar pajak lebih baik saya bayar zakat, jelas itu perintah agama”. Mereka lupa bahwa mereka hidup dan berusaha di Indonesia dimana baitul maal belum bisa menjadi solusi masalah sosial umat.    

Jadi pada umumnya Wajib Pajak belum secara jujur melaporkan penghasilan yang diperoleh namun melaporkan semua harta yang dimiliki lengkap dengan nilai dan tahun perolehan harta-harta tersebut, kadang dengan menyebutkan bahwa harta tersebut diperoleh dengan cara kredit melalui bank atau hibah/warisan dari orang tuanya. Dari sinilah awal ketidak sesuai terjadi, jumlah harta yang besar tidak diimbangi dengan jumlah penghasilan yang besar pula. Satria Pajak mulai beraksi mengklarifikasi ketimpangan tersebut dengan himbauan untuk membetulkan laporan tahunan dan membayar kekurangan pajak yang seharusnya masih harus dibayar. Hasil pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dari himbauan inilah yang diakui oleh pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) sebagai effort Satria Pajak untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.  

Interaksi dengan banyak Wajib Pajak tersebut tak jarang menggelitik sisi lain peran saya sebagai Mujahid Zakat yang membutuhkan ikhtiar  dan perjuangan serupa tapi tak sama bahkan cenderung kontra. Mengapa kontra ? Karena di dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang harus dilaporkan oleh Wajib Pajak setiap tahun, zakat bisa menjadi deductible expenses ( pengeluaran-pengeluaran yang boleh dibiayakan) yang akan mengurangi penghasilan netto sehingga  pajak penghasilan yang harus dibayar pun menjadi lebih kecil. Pada kasus lain bila Wajib Pajak tersebut adalah seorang karyawan dimana atas penghasilannya telah dipotong oleh perusahaan / lembaga pemberi kerja maka memasukkan zakat sebagai unsur pengurang penghasilan netto akan menyebabkan SPT Tahunannya menjadi Lebih Bayar, negara harus mengeluarkan kembali sejumlah uang yang telah disetor oleh Wajib Pajak dengan konsekuensi mengurangi penerimaan negara. Menjadi sesuatu yang bertentangan dengan kata hati ketika pada saat yang sama peran saya sebagai mujahid zakat mengakomodir para muzaki yang akan menyalurkan zakatnya dengan jargon “salurkan zakat anda pada lembaga kami, selain amanah dalam pendistribusian zakat anda bisa menjadi pengurang pajak yang harus anda bayar”.  Ohh God.. 

Sinergi Pajak & Zakat
Menurut Undang Undang Republlik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, definisi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki fungsi yang dikelompokkan menjadi dua yaitu  Fungsi Penerimaan (Budgetair) dan  Fungsi Mengatur (Reguler).

Definisi Zakat adalah bagian dari kekayaan yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim dan diberikan kepada yang berhak (mustahiq) dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Hukumnya adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.  Fungsi zakat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu :
1. Pembayar Zakat (Muzaki), dimana zakat berfungsi sebagai pembersih jiwa karena terdapat hak para kaum duafa dalam penghasilan muzaki, 
2. Penerima Zakat (Mustahiq), zakat adalah hak para mustahiq yang berfungsi untuk menolong, membantu dan membina para duafa ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera agar terpenuhi kebutuhan hidup manusia dengan layak, sehingga dapat beribadah kepada Allah dan terhindar dari bahaya kekufuran.  

Dari penjelasan definisi dan fungsi pajak atau zakat di atas ,  seharusnya tidak ada pertentangan, karena antara pajak dan zakat ada kemiripan sifat (kontribusi yang sifatnya wajib dan tidak ada imbalan langsung untuk pembayarnya). Seharusnya antara keduanya bisa bersinergi untuk saling menyempurnakan dalam fungsi (diperuntukkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat).

Fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dengan asumsi bahwa sebagain besar dari muslim tersebut adalah muzaki, maka penghimpunan zakat dengan pengelolaan yang baik merupakan potensi besar yang bisa menjadi sumber dana bagi misi pemerintah  untuk mengentaskan kemiskinan dan mempersempit ruang yang menyebabkan kemiskinan terjadi. Potensi kekuatan zakat yang belum padu  dikarenakan  banyaknya lembaga-lembaga pengelola zakat yang tersebar dengan program penyaluran yang tidak standar meskipun telah ada BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat nasional. Pembayar zakat mengeluarkan hartanya didasari oleh kepahaman, keikhlasan, keyakinan  dan kesadaran  tanpa ada paksaan karena itu merupakan implementasi dari ibadah maaliyah yang tidak bisa digantikan dengan amalan ibadah lainnya. Imbalan bagi pembayar dan sanksi bagi yang melanggar berkaitan langsung dengan keberkahan hidup dan Allahlah yang menetapkannya. Esensi keagamaan inilah kunci kekuatan zakat. 

Beberapa alternatif  bentuk sinergi yang kemungkinan bisa diterapkan kurang lebih sebagai berikut :
Alternatif kesatu, zakat adalah bagian dari pajak, sejumlah pajak yang dibayarkan sudah termasuk zakat sebesar 2,5% di dalamnya. Pemerintah bisa membagi beban pengeluaran dalam hal sosial kemasyarakatan dengan memanfaatkan zakat. Nilai 2,5% ini kemudian oleh pemerintah diserahkan kepada sebuah Badan Pengelola  Zakat Nasional (misal BAZNAS) untuk dikelola dan disalurkan kepada yang berhak demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam hal ini perlu ada penyelarasan program dari pemerintah maupun pengelola zakat sehingga bisa program tersebut seiring sejalan.

Alternatif kedua, bukti pembayaran zakat yang saat ini bisa dijadikan sebagai pengurang pajak bentuknya distandarkan, jadi berbentuk Surat Setoran Zakat setara dengan Surat Setoran Pajak (SSP). Opsi ini tidak mengubah secara drastis efek dari sisi pajak maupun zakat,  kelebihannya adalah pada “semangat dan rasa” yang timbul dari para pembayar pajak maupun zakat bahwa kontribusi maliyahnya diakomodir oleh Negara. Membayar pajak dan zakat adalah wujud peduli dan cinta pada tanah air dan bangsa. Cinta pada tanah air dan bangsa adalah bagian dari ibadah.  Persoalan yang muncul dari sisi pajak bahwa mengakui zakat sebagai pengurang  pajak akan mengakibatkan SPT Tahunan Wajib Pajak menjadi Lebih Bayar bisa diselesaikan dengan regulasi dari Pemerintah  dengan mengeluarkan peraturan bahwa ‘SPT Tahunan Lebih bayar yang diakibatkan oleh pembayaran zakat tidak bisa direstitusi/ dikembalikan’.  Tidak perlu pemerintah mengembalikan kelebihan tersebut, biarlah zakat itu menjadi pengikat kedekatan hubungan antara pembayarnya dengan Sang penciptanya.     

Masih diperlukan kajian mendalam tentang kemungkinan tersebut,  namun wacana untuk mensinergikan antara pajak dan zakat di kemudian hari akan menjadi sebuah kekuatan besar bagi berlangsungnya kehidupan bangsa dan Negara Indonesia tercinta. Jadi tanpa harus bingung memprioritaskan bayar pajak atau bayar zakat, karena Pajak dan Zakat pada hakekatnya adalah satu.
Wallohu alam.





________________________________________________ 
Yayuk Tri Yustiana
Kanwil DJP Bali





















Yayuk Tri Yustiana 5027309552771358817

Posting Komentar

emo-but-icon

Beranda item

Populer 7 Hari Terakhir

Random Posts

@salahuddinDJP

Kunjungan